Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Menetapkan Sasaran pada Deboasasi

Dua tahun lalu, negara-negara berkembang mengajukan pertanyaan ini dalam pembicaraan mengenai perubahan iklim: Mengapa kita tidak dapat memperoleh uang dengan membiarkan hutan-hutan kita tetap berdiri daripada menebanginya?

Hari ini, mereka hampir menemukan jawabannya dengan diluncurkannya Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia.

Sekitar 30 negara berkembang dari Afrika, Amerika Latin dan Kawasan Asia-Pasifik ingin memanfaatkan mekanisme finansial tahap awal untuk membayar negara-negara yang telah menyelamatkan hutan tropisnya.

Dan, sembilan negara industri telah menjanjikan dana sebesar US$155 juta untuk menjalankan inisiatif 10 tahunan tersebut. Negara-negara tersebut meliputi Jerman (US$59 juta), Inggris ($30 juta), Belanda ($22 juta), Australia dan Jepang (masing-masing $10 juta), Perancis dan Swiss (masing-masing $7 juta), serta Denmark dan Finlandia (masing-masing $5 juta). Nature Conservancy yang berkedudukan di Amerika juga berjanji akan memberikan $5 juta.

“Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan menjadi bukti bahwa dunia peduli terhadap nilai hutan global dan siap untuk membayarnya,” kata Presiden Bank Dunia Robert B. Zoellick, yang meluncurkan fasilitas tersebut selama konferensi perubahan iklim PBB di Bali, Indonesia.

Fasilitas ini terdiri dari dua komponen: Dana Kesiapan yang bernilai US$100 juta akan menyediakan hibah untuk membantu negara-negara membentuk sistem dan proses pemantauan dan pengaturan pemanfaatan hutan dengan cara-cara yang dapat dipercaya. Beberapa negara juga dapat menjual pengurangan emisi gas kepada Dana Karbon yang bernilai US$200 juta yang didukung oleh negara-negara kaya maupun sektor swasta dan organisasi-organisasi.

Tujuan utama fasilitas ini adalah untuk memulai pasar karbon hutan yang mendukung konservasi hutan, kata Benoit Bosquet, tenaga ahli senior Bank Dunia di bidang pengelolaan sumber daya alam yang telah mengembangkan Fasilitas ini.

Saat ini, negara-negara berkembang tidak dapat menawarkan kredit karbon dari deboasasi dan degradasi hutan kepada pasar karbon yang ‘booming’ senilai $30 milyar yang telah berkembang berdasarkan kesepakatan Protokol Kyoto karena dalam Protokol ini negara-negara industri dapat menukarkan sebagian emisi karbon mereka dengan membeli kredit dari negara-negara berkembang yang hanya mengadakan proyek-proyek ramah lingkungan. Banyak yang berharap bahwa karbon hutan tersebut akan dicantumkan dalam kesepakatan yang baru ketika masa komitmen pertama Protokol Kyoto berakhir pada tahun 2012.

“Jika berbicara mengenai masalah iklim dan perlindungan hutan, kita tidak boleh menundanya lagi,” kata Menteri Pembangunan Jerman Heidernarie Wieczorek-Zeul. “…. Perlindungan hutan harus menjadi komponen utama dalam kesepakatan perubahan iklim mendatang.”

Karena dunia saat ini kehilangan sekitar 13 juta hektar hutan setahun (seluas negara Nikaragua atau Yunani) maka potensi konservasi yang dikompensasi berdasarkan karbon hutan “sangat besar”,” tambah Bosquet.

Menurut perkiraan Bank Dunia, Indonesia, misalnya, dapat memperoleh US$400 juta sampai $2 milyar setahun dari pasar karbon hutan.

Deboasasi sebagai Faktor Utama Pemanasan Global

Dukungan untuk skema pembayaran hutan global telah meningkat meskipun banyak bukti memperlihatkan bahwa deboasasi adalah penyebab kedua pemanasan global setelah faktor penggunaan energi, yang menghasilkan sekitar 20 persen dari seluruh emisi gas rumah kaca.

Indonesia yang berhutan lebat, sebagai tuan rumah Konvensi Perubahan Iklim PBB tahun ini ternyata penghasil emisi terbesar ketiga gas rumah kaca setelah Amerika Serikat dan Cina. Alasan utama: deboasasi terjadi dengan laju sekitar dua juta hektar setahun karena hutan basahnya yang sudah lama tumbuh ditebang, dibakar, atau dikonversi menjadi usaha pertanian dan perkebunan kelapa sawit.

Menurut sebuah laporan yang berpengaruh dari Stern mengenai perekonomian perubahan iklim yang diterbitkan tahun lalu, tindakan yang mendesak diperlukan untuk membalikkan kecenderungan ini dan mengkonservasi sisa kawasan hutan alam. Laporan tersebut menambahkan bahwa masyarakat internasional perlu memberikan kompensasi kepada negara-negara berkembang karena telah mengkonservasi hutan-hutan mereka, dengan tetap mempertimbangkan peluang ekonomi yang hilang dan biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan perlindungan.

Stern memperkirakan bahwa biayanya dapat mencapai sekitar US$5 milyar per tahun untuk kedelapan negara penghasil 70 persen emisi dari penggunaan lahan (terutama deboasasi) tersebut.

Persiapan

Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan dapat membantu mempersiapkan jenis upaya berskala besar ini yang diperlukan untuk melakukan konservasi dengan memperlihatkan bagaimana hal-hal ini dapat dilakukan, kata Bosquet. “Misalnya, dengan menggabungkan teknik foto satelit dan pemantauan darat, kita dapat menangani pengurangan emisi” melalui konservasi hutan.

Tetapi, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan, kata Bosquet, termasuk penataan dan penjadwalan pembayaran insentif agar pengurangan emisi dapat bertahan dalam jangka panjang.

Masalah lain yang perlu diselesaikan adalah kepemilikan dan hak atas lahan, yang diidentifikasi sebagai masalah utama dalam laporan Bank Dunia “At Loggerheads: Agricultural Expansion, Poverty Reduction and Environment in the Tropical Forests,” yang diterbitkan bulan November 2006.

“Dalam diagnosis laporan tersebut, masalah ini sebenarnya terkait dengan tata guna hutan,” kata penulis utama Ken Chomitz. “Hutan menurut sejarahnya telah lama menjadi masalah karena kita menghadapi konflik mengenai siapa yang berhak atas lahan dan pohon, dan ini merupakan masalah yang berurat-berakar. Agenda karbon hutan dapat menggunakan insentif keuangan, transparansi dan pemantauan untuk mewujudkan tata guna hutan yang lebih baik.”

Fasilitas akan mengujicoba berbagai cara pengurangan deboasasi dan degradasi berdasarkan situasi dan kondisi nasional. Berbagai bentuk intervensi juga akan diujicoba, mulai dari reformasi kebijakan sampai investasi di lapangan. Model-model insentif yang berbeda dapat dipergunakan.

Prosesnya diharapkan akan mencakup konsultasi tingkat tinggi dengan organisasi masyarakat sipil dan penduduk asli, kata Bosquet, dan pemerintah yang akan memastikan bahwa penduduk asli yang bergantung pada hutan dan orang-orang lain tinggal di hutan “benar-benar dikonsultasikan” selama penyusunan rencana pengurangan emisi akibat deboasasi dan degradasi di negara mereka.

Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menyalurkan pembayaran kepada mereka paling membutuhkannya seperti kepada rakyat miskin yang mata pencahariannya terkait dengan hutan.

“Ini dapat mengubah opsi ekonomi banyak orang yang bergantung pada hutan sebagai mata pencaharian. Jadi sekarang, konservasi hutan ada nilainya, bukan hanya memanen hutan,” kata Zoellick.